Etika, Etiket, dan Protokol dalam Kegiatan Hubungan Masyarakat

A. IKHWAL ETIKA

            Dari sudut pandang Ilmu komunikasi seorang kahumas adalah komunikator organisasional, bukan komunikator individual seperti misalnya seorang kiai pemimpin pesantren atau seorang dosen

perguruan tinggi.

            Kahumas bergiat melayani public sebagai wakil organisasi tempat ia bekerja. Apa yang ia katakan dan ia lakukan menyangkut nilai dirinya dan citra organisasinya.

            Oleh karena seorang organisasional professional, maka ia harus menjadi sumber kredibilitas (source credibility), dalam arti kata sebagai seorang professional ia harus dapat dipercaya, beritikad baik, serta bersikap dan berprilaku terpuji.

            Oleh karena seorang professional organisasional dalamm kegiatannya menyangkut penilaian masyarakat, maka banyak organisasi yang berkaitan dengan profesionalisme menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh para anggota organisasi tersebut. Tujuanya adalah agar para anggota organisasi bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap dan berprilku dalam rangka menjaga citra organisasi.

1. Pengertian etika

            Etika dalam pengertian luas atau dalam bahasa Inggris ethics secara etimologis berasal dari bahasa yunani ethica yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia, apakah tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan kata lain etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seorang  harus bertindak.

            Etika dalam pengertian sempit atau dalam bahasa Inggris ethics secara etimologis berasal dari bahasa Latin “ethicus” atau bahasa yunani “ethicos” yang berarti himpunan asas-asas nilai atau moral.

            Etika hanya berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan, suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar, sehingga patut dihukum. Bagaimana jenis hukuman dan berat tidaknya hukuman yang dikenakan bergantung pada tindakan yang dilakukan.

            Banyak perbuatan manusia yang dilakukan denga tidak sengaja atau tidak atas kehendaknya, melainkan otomatis misalnya memicingkan mata ketika siterpa suatu perangsang, menarik tangan tatkala memegang benda panas, dan lain sebagainya.

            Banyak pula perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atas kehendaknya, seperti mencangkul kebun, membersihkan mobil, atau membunuh sesorang yang direncanakan.

Etika tidak membuat seseorang menjadi baik, hanya menunjukkan kepadanya baik atau buruknya perbuatan orang itu. Meskipun demikian etika turut mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik dalam arti kata melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan menjauhi larangan sebagaimana harusnya.

2. Etika dan Citra

Pentingnya pemahaman etika bagi para kahumas karena menyangkut penampilanya (profile) dalam rangka menciptakan dan membina citra(image) organisasi yang diwakilinya.

Dua konsep penting dari humas tersebut didefinisikan oleh G. Sachs dalam karyanya The Extent and Intention of PR Activities sbb:

“Citra adalah pengetahuan mengenai  kita dan sikap – sikap terhadap kita yang mempunnyai kelompok- kelompok kepentingan yang berbeda .

Penampilan adalah pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap kita yang kita inginkan mempunyai ragam kelompok kepentingan

Dari penjelasan G. Sach di atas dapat disimak bahwa citra adalah cara dunia sekeliling memandang kita. Penampilan adalah defenisi kita sendiri dari titik pandang mengenai kita. Sifat penamilan seelalu berorieentasi ke masa depan, dan citra menimbulkan efek tertunda (delay effect) serta menjadi subyek berbagai kendala dan gangguan .

Persoalan citra dan penampilan dikupas oleh G. Sachs dalam kaitanya dengan tugas humas sebagai duta organisasi yang mengkomunikasikan informasi kepada public. Sehubungan dengan informasi dan komunikasi itu, timbul beberapa pertanyaan: informasi apa yang dikomunikasikan, bagaimana mengkomuikasikannya, kapan dikomunikasikannya, siapa yang mengkomunikasikannya, siapa yang dijadikan sasaran komunikasinnya,dsb.

Dalam hubunganya dengan citra dan penampilan , tampak bahwa citra dan penampilan tidak pernah serupa secara tepat. Citra menjadi sasaran factor- factor yang sama sekali di luar control kita. Mengenai factor- factor yang dapat kita pengaruhi dan yang mempengaruhi citra kita, jelas bahwa kegiatan mengkomunikasikan informasi, yaitu cara menyalurkan penampilan kita sangatlah penting karena merupakan kebijaksanaan informasi

Citra dan penampilan dalam kaitanya dengan etika dan nilai moral sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama, sejak humas dikonseptualisasikan , lebih- lebih setelah didirikanya).

 International Public Relation Associatiotion (IPRA)

         IPRA code of ofconduct, yaitu kode etik atik atau kode perilaku dari organisasi humas internasional itu.

Berikut ini adalah terjemahan dari ikhtisar kode etik tersebut:

A.    Integritas pribadi dan profesional (standar moral yang tinggi, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA)

B.     Perilaku kepala klien dan karyawan

1.      Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan.

2.      Tidak mewakili kepentingan yang berselisih dan bersaing tanpa persetujuan.

3.      Menjaga kepercayaan klien atau karyawan.

4.      Tidak menerima upah kecuali dari klien atau majikan.

5.      Tidak menggunakan metode yang menghinaklien lain atau majikan lain.

C.     Perilaku terhadap publik dan media

1.      Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang.

2.      Tidak merusak integrasimedia komunikasi.

3.      Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan.

4.      Memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani.

D.    Perilaku terhadap teman sejawat

1.      Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain.

2.      Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawannya atau kliennya.

3.      Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode ini.

B.  PERIHAL ETIKET

         Istilah etiket sebagai terjemahan dari bahasa Prancis etiquette secara harfiah berarti peringatan, secara maknawi menurut The Random House Dictionary of the Engglish Language, berarti persyaratan konvensional mengenai perilaku sosial. Dalam kamus Bahasa Indonesia etika diartikan sebagai tata cara dalam masyarakat beradab dala memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa etiket adalah peraturan, baik secara tidak tertulis mengenai pergaulan hidup manusia dalam suatu masyarakat beradab. Perkataan “beradab” menunjukkan bahwa seseorang yang merasa dirinya beradab harus mengenal tata cara hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Apabila ia tidak peduli akan etiket pergaulan, maka ia akan dinilai tidak beradab. Lalu timbul pertanyaan, apakah yang dimaksudkan beradab atau peradaban itu?. Peradaban atau sivilisasi , menurut kamus berarti suatu keadaan masyarakat manusia yang maju yang telah mencapai taraf kebudayaan, ilmu pengetahuan, industri dan pemerintahan pada tingkat tinggi.

Dari keterangan diatas jelas bahwa etiket berkaitan dengan tata cara pergaulan modern yang biasanya dihubungkan dengan kehidupan bangsa barat yang memang telah mencapai taraf kebudayaan, ilmu pengetahuan, industri dan pemerintahan yang tinggi. Jadi, perilaku seseorang dalam interaksi dengan orang lain, dinilai mengenal tidaknya etika pergaulan adalah dalam ukuran tata cara internasional.

Etiket dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan etika tetapi tidak selalu, sebab etika seperti telah dijelaskan tadi berhubungan dengan penilaian besar atau salah dan baik atau buruk yang dilakukan secara sengaja. Seseorang yang berperilaku tidak etis dalam arti kata tidak mempedulikan etika adalah yang menyinggung perasaan orang lain, kelompok lain, atau bangsa lain, karena tindakannya dilakukan dengan sengaja.

Etiket tidak demikian. Seseorang yang tidak tahu etiket tidak dapat dinilai tidak etis. Etiket berfungsi membuat seseorang dinilai beradab sebagaimana disinggung diatas. Demikianlah, maka dalam pergaulan modern dikenal etiket berpakaian, etiket maka, etiket minum, etiket menelepon, etiket duduk, etiket bertamu, dan lain sebagainya.

Di negara modern seperti Amerika sudah biasa, jika ada restoran yang menolak pengunjungnya tanpa dasi; ada kalanya didekat pintu depan disediakan sejumlah dasi bagi para pengunjung yang memerlukan.

Etiket umumnya menyangkut perilaku seseorang yang dinilai tidak baik atau buruk tanpa merugikan orang lain. Misalnya seperti seorang pria yang menggandeng istrinya atau pacarnya sebelah kiri, kencing di tepi jalan ramai, menggunakan tusuk gigi sesudah makan dalam sebuah restoran, memaki-maki istri ditempat ramai, dan lain sebagainya. Namun etiket yang buruk akan menimbulkan persepsi buruk dari orang lain. Maka timbullah kata-kata ejekan seperti: kampungan, orang udik,kuper dll.

Apabila seseorang berperilaku dengan sengaja merugikan atau menyinggung perasaan orang lain , maka itu dinilai sangat tidak etis. Akan tetapi, meskipun khalayak tidak secara terang-terangan dirugikan oleh perbuatan seseorang, jika tindakan orang itu menyinggung rasa manusiawi, peristiwa seperti ini menyangkut penilaian etis atau tidak etis.

Contoh:

Tindakan seorang suami yang menyiksa istrinya sendiri, seorang ayah yang memperkosa anaknya sendiri , bahkan seorang yang menyiksa kucingnya sendiri.perbuatan orang ini tidak akan di biarkan oleh masyarakat.

            Adakalanya perilaku seseorang yang menyingung rasa manusiawi khalayak dapat menimbulkan hura – hura yang pada gilirannya mengundang tindakan pemerintah. Contohnya ,pada kasus tabloid monitor,yang menimbulkan kemarahan pada masyarakat islam karena tersingung rasa keagamaanya akibat berita yang merendahkan martabat Nabi Muhammad saw. Maka di cabutlah SIUOPP-nya yang artinya dihentikan penerbitannya.

            Jadi paparan di atas merupakan isyarat bagi para kehumas betapa pentingnya etika dan etiket dalam melaksanakan tugasnya , sebab penampilannya menyangkut citra organisasi yang diwakilinya.

            Seorang direktur pendidikan humas yang bernama Kolonel William P. Nickols. Dia pernah mengatakan pentingnya penjagaan citra organisasi yang menjadi tanggung jawab humas yaitu : “ humas adalah ibarat cermin yang anda pegang di depan organisasi anda sehingga anda, organisasi anda yng anda wakili,dan publik, dapat melihat segala sesuatu yang tampak pada cermin tersebut. Jika cermin itu retak, kotor dan banyak goresan, akan memantulakn gambaran atau citra yang rusak dari wajah organisasi anda yang sebenarnya.akan tetapi, apabila cermin itu bersih cemerlang akan memperlihatkan wajah organisasi anda yang sebenarnya pula, terang dan jelas. “

Jadi humas di ibaratkan cermin. Dan yang bertugas memelihara dan bertanggungjawab atas kebersihan cermin itu adalah kahumas beserta para petugas yang dipimpinnya dengan cara senantiasa menjaga etika dan etiket dalam pergaulan hidup sehari – hari, baik dengan public internal maupun publik eksternal.

C. MASALAH PROTOKOL

Secara etimologi protocol berasal dari bahasa latin yaitu protocoll dan bahasa yunani protocollon. Pada mulanya istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. kemudian pengertiannya semakin luas , tidak hanya sekedar halaman utama dari suatu naskah, melainkan keseluruhan naskah yang di isinya terdiri dari catatan ,dokumen, persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup selain nasional, juga internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya protocol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatic. Masalah yang paling penting dalam kegiatan protocol, yakni mengenai preseance.

Preseance sebagai istilah bahasa perancis atau dalam bahasa inggris precedence berarti urutan: urutan ini adalah dalam prioritas, siapa yang berhak lebih dahulu.

Yang berhak untuk didahulukan dalam hal ini adalah seseorang karena jabatannya atau pangkatnya termasuk golongan Very Important Person yang disingkat V.I.P).

Yang termasuk V.I.P. sifatnya resmi, misalnya menteri, ketua DPR/MPR, Ketua DPA, duta besar, gubernur, panglima, dan lain-lain. Yang termasuk V.I.C sifatnya tidak resmi misalnya seorang pangeran, bangsawan, ningrat, dan sebagainya.

1. Pedoman Preseance

    A. Aturan dasar preseance

         1) Orang yang dianggap paling penting adalah yang paling depan atau yang mendahului.

         2) Jika orang-orang duduk atau berdiri berjajar, yang paling penting adalah mereka yang disebelah kanan.

   B. Aturan umum tata tempat

        1) Jika menghadapi meja, maka yang dianggap tempat pertama adalah yang menghadap pintu keluar, sedangkan tempat terakhir adalah yang paling dekat pintu keluar.

       2) Dalam pengaturan tempat suatu jajaran (dari sisi ke sisi), yaitu bila orang-orang itu berjajar pada garis yang sama, maka tempat sebelah kanan diluar atau tempat paling tengah adalah yang pertama, bergantung pada situasinya:

            A. Bila dua orang, yang kanan adalah yang pertama (2,1).

            B. Bila tiga orang, yang tengah adalah yang pertama (3,1,2).

            C. Bila empat orang, urutannya adalah 4,3,1,2.

            D. Bila lima orang, urutannya adalah 5,3,1,2,4.

            E. Bila enam orang atau lebih, urutannya berprinsip sama menurut jumlahnya, apakah ganjil atau genap.

      3) Urutan tempat duduk diatur menurut pedoman seperti berikut:

          A. Yang diutamakan adalah tempat yang paling tinggi( bergantung pada ruangan dan/atau meja)

          B. Berikutnya diatur secara berurutan berdasarkan letak tempat sebelah yang utama, setelah kanan merupakan urutan nomor dua, sebelah kiri urutan nomor tiga.

 

   C. Tata urutan dalam kendaraan

         1) Kapal terbang

              Yang dianggap utama adalah mereka yang paling akhir menaiki pesawat terbang, sedangkan waktu turun mereka dijadikab urutan pertama.

        2) Kapal laut

            Dalam kapal laut yang paling terhormat adalah yang lebih dahulu naik, demikian pula ketika turun mereka merupakan urutan pertama pula.

         3) Kendaraan darat (mobil, kereta api)

·         Pada prinsipnya orang yang dinilai paling terhormat naik terlebih dahulu, demikian pula ketika turun. Tetapi apabila kendaraan tidak mungkin diatur, sehingga orang yang dihormati tidak dapat naik ke dan turun dari kendaraan di tempat yang memang sudah disediakan, maka kejadian seperti itu.

·         Dalam hubungannya dengan letak kendraan pada waktu berangkat, kendraan dihadapkan kekiri.

·         Jika kursi belakang dalam mobil/kereta diduduki tiga orang , maka orang yang paling terhormat duduk paling kanan, sedangkan orang urutan ketiga duduk di tengah.

·         Apabila mobil/kereta dimungkinkan untuk diduduki lima atau enam orang karena ada tambahan tempat duduk, maka bak paling tengah diduduki orang yang paling muda, sedangkan yang lebih tua duduk di sebelah kanan dan kiri.

·         Kalau bak tengah diduduki hanya oleh seorang yang muda, maka agar tidak menutupi pandangan orang yang duduk di tempat terhormat, sebaiknya bak tengah sebelah kanan dikosonkan.

  d.  Tata urutan kedatangan tamu dan kepulangan

            Sebagai pedoman umum peristiwa-peristiwa resmi orang yang paling dihormati selalu         datang paling akhir dan pulang paling duluan.

2.  Preseance Negara

 a.  tata urutan pejabat negara R.I. sipil-militer

         tata urutan atau preseance negara banyak bersangkutan dengan tata tempat bagi para pejabat negara sipil-militer pada upacara kenegaraan/pertemuan resmi,

         untuk menentukan tata urutan bagi seseorang atau golongan dianbil sebagai dasar:

1.      Kedudukan ketatanegaraan,

2.      Kedudukan administratif,

3.      Kedudukan sosial,

4.      Hal-hal mengingat kesempatan, tempat, dan waktu.

           Menurut surat keputusan presiden R.I. No. 265 Tahun 1968, tata urutan para pejabat negara sipil-militer adalah sebagai berikut:

a)      1.  Presiden/Wakil Presiden,

2.  Ketua MPR,

3.  Kereta DPR,

4.  Ketua Mahkamah Agung.

5.  Ketua Dewan Pertimbangan Agung

6.  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

b)  1. Menteri (Negara); wakil-wakil ketua, MPR, DPR, MA, DPA, BPK, Jaksa Agung; Duta     Besar RI; sekretaris negara, Gebuernur Bank sentral.

     2. Panglima angkatan; kepala staff Hankam; wakil-wakil panglima angkutan

    3. Ketua Muspida Jaya Jakarta Raya; Gebuernur DKI Jakarta raya.

c) 1. Para anggota MPR, DPR, DPA, BPK, Hakim anggota MA; para kepala/ketua/direktur lembaga-lembaga non departemen yang laiinya yang tidak tersebut pada butir b); para sekeretaris sekneg; para sekjen, irjen departemen; para aspri presiden; para deputi bapenas; para gubernur pengganti Bank sentral; para deputi jaksa agung; para sekretaris umum MPR/DPR/DPA/BPK; dan panitera MA.

  2. para deputi dan irjen hankam; geburnur lemhanas; danjen AKBARI; para pangko utama hankam; deputi dan irjen panglima angkatan; para anggota muspida jaya; para ass. Hankam dan angkatan; pangkostrad; pankoarsam; pangkoops.

  3. Para pejabat negara sipil-militer dep./lembaga-lembaga negara berpangakt IV/d ketas; dan para pangti ABRI

  d) para pejabat sipil-militer dep./ lembaga negara berpangkat IV/a samapi dengan IV/c; para pamen ABRI

  e) dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir pada upcara pertemua resmi, maka tempat mereka tidak diisi oleh mereka yang mewakilinya, sedang yang mewakilinya itu mendapat tempat sesuai dengan kedudukan menurut ketentuan tata tempat sebagaimana  diatur dalam butir a)-d) atas

  f) dalam hal pejabat negara yang mengahadiri suatu upacara/pertemuan resmi memangku jabatan yang lebih dari satu yang tidak sama tingkatannya, maka berlaku baginya tata tempat untuk jabatan yang tertinggi.

 g) apabila dalam salah satu acara dipandang perlu mengundang ketua/wakil ketua partai politik, ormas, kesatuan aksi, maka kedudukan mereka adalah dalam kategori c).

b. Tata urutan perwakilan asing

1) duta besar/kepala perwakilan asing bila diundang pada upacara kenegaraan atau resepsi nasional, berhak mendapat tempat kehormatan yang utamadiantara para pejabat negara.

2) di negara-negara perwakilan asing ditempatkan setelah para keluarga atau istana, sedangkan dinegara-negara republik tidak dikenal preseance yang seragam, tetapi biasanya setelah 4 atau 6 pejabat tetinggi negara.

3) di Indonesia perwakilan asing diatur secara praktis sesuai dengan tempat dan peristiwa. Sekadar sebagai patokan para duta besar Indonesia diberi preseance setingkat dibawah menteri dan wakil ketua lembaga negara tertinggi.

4) berkenaan dengan perwakilan asing, menteri luar negri diberi tata urutan mendahului menteri-menteri lain, karena melalui beliaulah hubungan dengan negara-negara lain diselenggrakan.

Itulah ikhwal etika, perihal etiket, yang semuanya menyangkut penampilan kahumasan beserta para pehumas sehubungan dengan citra organisasi yang diwakilinya, yang senantiasa harus dibina.

  

   

     

       

                                                            

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari My Habit. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow My Habit dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh My Habit pada tanggal Thursday, August 20, 2015